Post Date:
Malang – Universitas Brawijaya (UB) menyelenggarakan Workshop Sosialisasi Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa dan Peningkatan Kompetensi Pelaksana Pengadaan Barang dan Jasa selama dua hari, yakni pada Senin (26/5/2025), di Auditorium Gedung C Fakultas Hukum, dan Selasa (27/5/2025), di Auditorium Algoritma G2 Fakultas Ilmu Komputer.
Kepala UPT Layanan Pengadaaan UB Hikmatul Ula, S.H., M.Kn dalam sambutannya menyampaikan kegiatan ini berkaitan dengan Peraturan Rektor yang terbit tahun ini yakni Pertor Nomor 37 Tahun 2025 tentang Pengadaan Barang/Jasa, serta sosialisasi pembaharuan sistem pengadaan UB Silapetro yang terintegrasi dengan sistem lain seperti Simkontrak dan Sireka.
“Kegiatan ini merupakan bentuk refreshing tahunan yang diharapkan bisa memberikan literasi menyeluruh kepada seluruh pelaku pengadaan di UB,” ungkap Ula.
Workshop diikuti 150 peserta yang terdiri dari Dekan, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dan Tim Pendukung PPK dari seluruf fakultas dan unit di bawah Rektor.
“Kami ingin semua pihak memahami alur, sistem, dan aturan yang berlaku, supaya proses pengadaan bisa berjalan lebih hati-hati, transparan, dan terkontrol, baik di tingkat pengambil kebijakan hingga level teknis,” tuturnya.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari UPT Layanan Pengadaan UB, Direktorat Teknologi Informasi (DTI), dan Dr. Fahrurrazi, M.Si dari Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I). Materi yang disampaikan meliputi integrasi sistem pengadaan (Silapetro + Simkontrak), pemanfaatan e-catalog internal, pemetaan tugas dan kewenangan pelaku pengadaan, strategi perencanaan, proses pemilihan penyedia, manajemen kontrak, hingga pengelolaan risiko pengadaan kontruksi/barang/jasa.
Ula menambahkan, kegiatan ini mendapat antusiasme tinggi dari seluruh peserta. Terlihat dari semua peserta yang aktif mengikuti hingga akhir acara. Hal ini menunjukkan kesadaran seluruh peserta terhadap pentingnya memahami aturan dan sistem informasi pengadaan secara menyeluruh.
“Karena kalau ada meleset sedikit, pasti masalahnya dengan hukum. Jadi kita benar-benar harus hati-hati,” tegasnya.
Kegiatan Workshop ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat ekosistem tata kelola pengadaan di lingkungan UB. Melalui pemahaman yang lebih mendalam terhadap sistem dan regulasi terbaru, diharapkan para pelaksana pengadaan mampu menjalankan tugas secara profesional sekaligus meminimalisasi risiko administratif di kemudian hari. (Rma/Humas FH)