Sejarah

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (FH UB) merupakan salah satu fakultas tertua yang dimiliki oleh UB yang didirikan pada tanggal 1 Juli 1957 di bawah naungan Yayasan Perguruan Tinggi Malang. Pada tahun 1961, Universitas Kotapraja Malang yang pada waktu itu memiliki tiga Fakultas, yaitu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat, Fakultas Administrasi Niaga, dan Fakultas Pertanian, mengganti namanya menjadi Universitas Brawijaya. Ketika Universitas Brawijaya dinegerikan pada tanggal 5 Januari 1963 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan llmu Pengetahuan Nomor 1 Tahun 1963, maka sejak saat itu Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat (FHPM) menjadi salah satu Fakultas Hukum Negeri yang ada di Jawa Timur. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 1982 tanggal 7 September 1982 berganti nama menjadi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya. Program Studi Doktor Ilmu Hukum (DIH) didirikan pada tahun 2001 berdasarkan Keputusan Diljen DIKTI Nomor 2365/D/T/2001 yang pada awalnya berada di bawah pengelolaan Program Pascasaljana Universitas Brawijaya. Pada tahun 2005 pengelolaan Program Studi DIH dilakukan pengelolaan oleh Fakultas Hukum. Pada tahun 2015 Program Doktor Ilmu Hukum FHUB terakreditasi kembali dengan kualifikasi 8 berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1124/SK/BAN-FT/Akred/D/X/2015 tahun 2015.

Visi

Menjadi Program Studi Doktor Ilmu Hukum bereputasi internasional yang menghasilkan lulusan yang mampu mengembangkan pengetahuan baru dalam ilmu hukum hingga menghasilkan karya yang kreatif, original, teruji, dan mendapat pengakuan nasional dan internasional.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan doktor ilmu hukum bereputasi internasional yang menghasilkan lulusan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki moral dan budi pekerti yang luhur, mandiri, serta profesional, dan berjiwa entrepreneur;
2. Mengembangkan penelitian hukum yang berkualitas untuk menghasilkan pengetahuan baru dalam ilmu hukum melalui pendekatan inter, multi dan transdisipliner hingga menghasilkan karya yang kreatif, original, teruji, dan mendapat pengakuan nasional dan internasional;
3. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat hasil pengetahuan baru dalam ilmu hukum berdasarkan sistem hukum nasional dan internasional;
4. Menyelenggarakan tata kelola pendidikan dotor ilmu hukum yang bereputasi internasional.